Beranda DAERAH Kasus Penarikan Mobil Daihatsu Granmax di Padang Dapat Diancam Pasal 365 KUHP

Kasus Penarikan Mobil Daihatsu Granmax di Padang Dapat Diancam Pasal 365 KUHP

846
0

PADANG, Suarabhayangkara.com – Kasus penarikan secara paksa kendaraan yang dilakukan oleh Debt Collector dari PT. Capella Multidana terhadap mobil Daihatsu Granmax dengan Nomor Polisi BA 9930 FT, yang dikendari Budi Gismir, dikawasan jalan Prof. DR. Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Senin (5/11) sekitar pukul 17.05 WIB, akhirnya mendapat kritik keras dari berbagai pihak.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Riau di Pekanbaru, DR. Yudi Krismen. SH, MH, kasus seperti ini sudah sering diberitakan dan terjadi. “Tentang tindak tanduk Debt Collector saat melakukan penarikan mobil dijalan raya dengan cara paksa dan kekerasan. Tentu saja pihak berwajib, jika ada laporan dari korban penarikan ini harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Karen perbuatan ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan,” kata Yudi Krismen melalui pesan WhatsApp, Selasa (6/11/2018).

Karena kata Yudi Krismen melanjutkan, sesuai prosedur penarikan kendaraan bermotor sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

“Kasus penyitaan hanya boleh dilakukan oleh pihak Pengadilan. Dengan peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing atau Kreditur tidak boleh meminta paksa melalui jasa Debt Collector,” katanya.

Jika ada persolan kridit macet, seharusnya penyitaan itu dilakukan melalui pihak Pengadilan. Maka pihak Pengadilan memberikan denda kekurangan pembayaan kredit motor tersebut. Tetapi apabila masih ada Debt Collector yang mengambil paksa kendaraan bermotor di jalan dengan kekerasan dan bergaya premam, maka mereka dapat dikenakan pasal 365 KUHP tentang perampasan, sebut DR. Yudi Krismen. SH.

Menurut DR. Yudi Krismen. SH, MH pakar hukum pidana dari Universitas Islam Riau itu, meminta paksa kendaraan bermotor di jalan merupakan tindak pidana kekerasan atau perampasan. Maka mereka bisa diancam pasal 365 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara, tandasnya.

Untuk itu, terkait kasus yang menimpa Budi Gismir, dikawasan jalan Prof. DR. Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kota Padang Senin kemaren, yang sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Polsek Padang Utara dengan nomor laporan No.Pol:LP501/K/XI/2018/Sektor Padang Utara, kita berharap kepada pihak ke Polisian tersebut agar tidak tebang pilih, apa lagi tutup mata dengan kasus yang terjadi ini.

“Karena kita sudah sering mendapatkan pengaduan dari konsumen tentang kelakuan Debt Collector yang beroperasi di jalan dengan seenaknya sendiri. Menyita kendaraan nasabah kredit macet, adalah masalah utang piutang merupakan kasus perdata dan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 yang dapat diselesaikan lewat pengadilan perdata.” pungkas Yudi Krismen. (rizal/hamzah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here